Bone Bolango – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam menjamin hak dan kesejahteraan pekerja. Untuk mendukung pemenuhan hak tersebut, Kejaksaan Negeri Bone Bolango terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendorong kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pada Kamis, 22 Oktober 2026, bertempat di Naffil Resto & Cafe, Kabupaten Bone Bolango, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kepatuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Heriyadi Djunaidi, S.H., M.H., bersama Jaksa Pengacara Negara dan staf bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui koordinasi tersebut, berbagai upaya dapat diselaraskan untuk mendukung perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Bone Bolango.
Dalam pelaksanaannya, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bone Bolango berperan mendukung pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap risiko sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pekerjaan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, instansi terkait, dan pemberi kerja menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi.
Melalui program Jaksa Pelindung Pekerja (JPP), Kejaksaan Negeri Bone Bolango berkomitmen mendukung peningkatan kepatuhan pemberi kerja serta memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Bone Bolango. (Reno R. Pradana)