Bone Bolango – Kejaksaan Negeri Bone Bolango melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pemberian layanan pendampingan hukum. Bertempat di Rumah Makan Meranti Indah, Kamis (25/06/2026), Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Heriyadi Djunaidi, S.H., M.H., didampingi Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Staf Datun melaksanakan kegiatan ekspose atas permohonan pendampingan hukum yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bone Bolango.
Kegiatan ekspose tersebut merupakan bagian dari tahapan awal dalam mekanisme pemberian Pendampingan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara. Melalui forum ini, pihak pemohon memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan, ruang lingkup pekerjaan, serta berbagai aspek yang memerlukan pendampingan hukum, sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai substansi pekerjaan yang akan didampingi.
Dalam pelaksanaannya, Tim Jaksa Pengacara Negara melakukan identifikasi terhadap berbagai aspek yuridis yang berkaitan dengan program dan kegiatan pembangunan, termasuk potensi risiko hukum yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan langkah-langkah mitigasi sejak dini, sehingga setiap tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Pendampingan hukum yang diberikan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan salah satu bentuk fungsi preventif Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran Jaksa Pengacara Negara diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan, sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan.
Kejaksaan Negeri Bone Bolango akan terus berkomitmen memberikan layanan hukum yang profesional, objektif, dan berintegritas sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Melalui sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan perangkat daerah, diharapkan setiap program pembangunan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone Bolango. (Reno R. Pradana)