Bone Bolango – Perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di balik setiap aktivitas pembangunan dan roda perekonomian, terdapat para pekerja yang berkontribusi melalui tenaga, waktu, dan dedikasinya. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang harus terus diperkuat.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, pada Kamis, 09 Juli 2026, bertempat di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Plt. Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Monica Rosari Ayu, S.H., didampingi Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), menghadiri kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program Jaksa Pelindung Pekerja (JPP) Kabupaten Bone Bolango.
Kegiatan monitoring ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaksa Pelindung Pekerja. Melalui program tersebut, Jaksa Pengacara Negara berperan mendukung upaya peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan ini juga membahas berbagai langkah strategis untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi, serta memastikan setiap pekerja memperoleh hak atas perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun jaminan sosial lainnya.
Melalui sinergi yang terus diperkuat, Kejaksaan Negeri Bone Bolango bersama BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang nyata bagi para pekerja. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang aman, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Kejaksaan Negeri Bone Bolango akan terus mendukung implementasi Program Jaksa Pelindung Pekerja sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mengawal perlindungan hak-hak pekerja, memperkuat kepatuhan hukum, serta menghadirkan pelayanan hukum yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Reno R. Pradana)