
Gorontalo – Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Feddy Hantyo Nugroho, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT BA BUN) Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Selasa (07/07/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan negara guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kejaksaan berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel.
Revisi Anggaran Belanja Tambahan merupakan forum strategis yang mempertemukan seluruh satuan kerja untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi serta prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Melalui kegiatan ini, dilakukan pembahasan mengenai penyesuaian alokasi anggaran, optimalisasi penyerapan, serta langkah-langkah yang diperlukan agar setiap program dapat terlaksana secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain menjadi sarana koordinasi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Kejaksaan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum, efektivitas pelaksanaan tugas, serta pencapaian target kinerja institusi.
Kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango pada kegiatan tersebut mencerminkan komitmen institusi untuk terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek perencanaan dan pengelolaan anggaran. Dengan sinergi yang terbangun antar satuan kerja, diharapkan setiap kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Kejaksaan Negeri Bone Bolango akan terus mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara. Melalui pengelolaan keuangan yang tepat, efektif, dan transparan, Kejaksaan berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. (Reno R. Pradana)